Atur Zona RTRW, DPRD dan Pemkot Surabaya Susun Raperda RDTRK

Rabu, 14 Mar 2018 | 01.00 WIB

Atur Zona RTRW, DPRD dan Pemkot Surabaya Susun Raperda RDTRK

Hearing membahas pengaturan zona RTRW di DPRD Surabaya. (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Komisi C DPRD bersama Pemkot Surabaya tengah membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Raperda ini berorientasi pada penataan tata ruang kota berlandaskan zonasinya. Pada pembahasan yang berlangsung Selasa (13/3/2018), Komisi C, Dinas Permukiman dan Tata Ruang serta Bagian Hukum Pemkot Surabaya membahas rencana penerapan RDTR Pemanfaatan Ruang dan Lahan di kota ini akan diatur lebih rinci.

Dalam pembahasan Raperda RDTRK muncul wacana, apabila terdapat bangunan yang melanggar zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan dihancurkan. Aturan zonasi tata ruang kota ini, diharapakan bisa menyempurnakan Perda 12 Tahun 2014 tentang RTRW. Pasalnya, selama in terkesan tidak tegas zonasinya di setiap garis yang sudah ditetapkan.

Misalnya pada zona kuning hanya boleh didirikan perumahan. Namun zona ini masih terbuka peluang untuk peruntukan rumah usaha menyesuaikan kelas jalan. Kemudian zona abu-abu untuk industri atau rusun. Sementara merah adalah untuk ruang terbuka hijau. “Kalau industri untuk perumahan ya kita bongkar saja,” tegas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi, saat di Komisi C DPRD Surabaya.

Ery mengatakan, masalah sanksi ada di perizinannya. Hanya saja jika bangunan itu berdiri namun tak memiliki izin, pasti akan dibongkar paksa. Pihak pemberi izin tak akan mengeluarkan IMB kalau tidak seusai peruntukan dan menyalahi tata ruang.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agung Prasodjo menanyakan sanksi bagi pelanggar zonasi. “Meski belum saatnya, namun kami perlu tahu sanksi pelanggar jika Perda ini berjalan?” tanya Agung.

Sementara Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri mengatakan, selama ini tidak ada aturan yang rinci dan detil mengenai pemanfaatan ruang. Mana yang boleh dan mana yang tidak semua bisa dilanggar. “Pemkot selama ini membuat aturan lebih dulu menyesuaikan keadaan lapangan. Ini tidak boleh. Aturan harus dibuat sebelum kejadian. Selain itu ruas jalan saat ini carut marut,” kata Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifudin Zuhri.

Nantinya ruas jalan ke perumahan dan industri akan diatur. Tidak dicampur antara jalan kelas kampung dengan jalan industri. Syaifudin menyebut banyak pelajar tewas karena bersenggolan dengan truk gandeng dan trailer. Di kelas jalan kampung jangan ada truk besar melintas. Begitu juga peruntukan lahan untuk terbuka hijau tidak boleh diganggu.

Syaifudin berharap, pemkot konsisten dalam menetapkan zonasi kawasan di Surabaya. Dia meminta dalam kurun waktu lima tahun hingga 20 tahun ke depan, ruas jalan juga harus tergambar sehingga menentukan tata ruang wilayah.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi mengatakan akan menindaklanjutinya. “Kami akan seperti ini nantinya,” katanya singkat.

Sementara anggota Komisi C lainnya, M Machmud mendesak agar kelas bangunan disesuaikan rencana kelas jalan saat aturan dibuat. Tinggi bangunan dan peruntukan akan disesuaikan dengan rencana jalan. (windhi/by)